Standar Prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat

A. DEFINISI DAN ISTILAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 

Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.

 

 B. PERNYATAAN ISI STANDAR

  • Pengabdian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berhubungan dengan kemaritiman. Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
  1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
  2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
  3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
  5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
  7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
  8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

 

  • Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat luas terutama dalam bidang kemaritiman.
  • Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi dan Kebijakan Mutu AKMI Suaka Bahari Cirebon.
  • Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan.
  • Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
  • Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta taruna.
  • Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  • Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.
  • AKMI Suaka Bahari Cirebon dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
  • AKMI Suaka Bahari Cirebon dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumber daya manusia.
  • AKMI Suaka Bahari Cirebon memberikan dukungan sumber daya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  • AKMI Suaka Bahari Cirebon menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para peneliti/dosen dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

C. INDIKATOR

  1.  Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
  2. Jumlah publikasi hasil pengabdian semakin meningkat.
  3. Jumlah kegiatan dan jumlah taruna yang terlibat dalam pengabdian semakin meningkat.
  4. Sarana prasarana pendukung meningkat.

 D. BUTIR-BUTIR STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 

NO

 

 

SUB STANDAR

 

ASPEK

 

BUTIR STANDAR (INDIKATOR)

 

1

 

Kegiatan Pokok

 

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

 

1.      Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2.      Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.       Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;

b.      Pemanfaatan teknologi tepat guna;

c.       Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

d.      Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

 

 

 

 

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

 

1.      Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

2.      Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

3.      Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.      Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a.       Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;

b.      Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;

c.       Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

d.      Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah;

e.       Hak kekayaan intelektual (hki) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

 

 

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

 

1.           Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

2.           Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

a.       Pelayanan kepada masyarakat;

b.      Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;

c.       Peningkatan kapasitas masyarakat;

d.      Pemberdayaan masyarakat.

3.           Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

4.           Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh taruna sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

5.           Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

6.           Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

 

 

 

 

Kegiatan Internal

 

Internal:

1.         Membantu pimpinan Sekolah Tinggi, jurusan/program studi dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat dalam upaya pengkajian sasaran yang tepat dan berkelanjutan.

2.         Mengembangkan program advokasi dan intervensi penguatan masyarakat kurang mampu secara ekonomi, sosial dan budaya di sekitar kampus.

3.         Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bentuk soft skill kewirausahaan/enterpreunership.

4.         Memberdayakan kekuatan alumni dalam rangka membangun jaringan kerjasama dalam pemberdayaan dan pengabdian masyarakat.

5.         Mengembangkan kemampuan inovatif dosen dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan bidang ilmu masing-masing.

 

 

Kegiatan eksternal

 

Eksternal:

1.      Menindaklanjuti berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi dengan berbagai instansi terkait, khususnya bidang pemberdayaan dan pengabdian masyarakat.

2.      Mengembangkan kerjasama pemberdayaan masyarakat

3.      Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan bagi peningkatan kapasitas masyarakat di Cirebon dan sekitarnya.

4.      Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Dikti, LLDikti/ Kopertis, Kementerian terkait, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di Cirebon, perusahaan dan sebagainya.

 

 

2

 

Prosedur Kegiatan

 

Standar Pelaksanaan

 

1.        Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

2.        Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

3.        Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:

a.       Kualifikasi akademik;

b.      Hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.        Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

5.        Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

 

 

Dosen Pelaksana

 

1.        Dosen yang mengajukan proposal pengabdian adalah dosen tetap AKMI SBC dapat perseorangan atau berkelompok.

2.        Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok dalam kegiatan pengabdian kelompok satu kali dalam satu tahun.

3.        Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Ketua.

4.        Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian.

5.        Dosen tetap yang sedang cuti akademik tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian.

6.        Dosen tetap karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di AKMI SBC. Hasil pengabdian yang dibiayai oleh AKMI SBC  tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.

7.        Jumlah pengabdian dalam satu kelompok maksimal 5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima) orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer.

 

 

 

 

Standar Pendanaan dan Pembiayaan

 

1.        Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2.        AKMI SBC wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.

3.        Selain dari dana internal AKMI SBC, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

4.        Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:

a.        Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;

b.        Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

c.        Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;

d.        Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;

e.        Pelaporan pengabdian kepada masyarakat;

f.         Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.        Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di AKMI SBC

6.        AKMI SBC wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai:

a.        Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;

b.        Peningkatan kapasitas pelaksana.

 

 

 

 

Standar Sarana dan Prasarana

 

1.      Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat

2.      Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas AKMI SBC yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

3.      Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.

4.      Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

 

 

 

 

Pengajuan Proposal

 

1.      Proposal diajukan secara kelompok kepada Ketua LPPM AKMI SBC.

2.      Proposal yang diajukan oleh dosen akan diperiksa kelengkapannya oleh staf LPPM AKMI SBC.

3.      Proposal yang kelengkapannya sudah memenuhi syarat akan dihimpun oleh pihak LPPM, selanjutnya akan berkoordinasi dengan Direktur untuk menunjuk reviewer internal, atau jika dibutuhkan akan menunjuk reviewer eksternal untuk mereview proposal yang diajukan.

4.      Kelengkapan teknis dari proposal terdiri dari :

a.       Proposal dibuat rangkap 3 (tiga).

b.      Warna sampul hijau muda untuk proposal dan hijau tua untuk laporan hasil pengabdian. Pada sampul tertulis judul pengabdian lengkapi dengan logo, nama pelaksana kegiatan, dan tahun pengabdian.

c.       Lembar persetujuan ditanda-tangani oleh Pembantu Direktur.

d.      Isi proposal, disesuaikan dengan tradisi keilmuan setiap bidang kajian, tetapi minimal terdiri dari: analisis situasi, permasalahan mitra, target luaran, rencana kegiatan, rencana anggaran, dst.

e.       Anggaran terdiri dari komponen ATK, transportasi, konsumsi, pengolahan data, seminar, pelaporan data, dan honor pelaksana kegiatan. Honor pelaksana kegiatan berkisar antara 15% s.d 30% dari total anggaran.

5.      Pihak LPPM bersama dengan pimpinan AKMI akan menentukan jadwal review, baik tim internal maupun eksternal.

6.      Proposal yang telah direview akan dikembalikan kepada pengusul, selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi reviewer.

7.      Proposal yang dinyatakan layak akan diajukan kepada LPPM dan selanjutnya menandatangani kontrak pengabdian.

8.      Kegiatan pengabdian yang didanai oleh pihak eksternal ketentuan pembuatan proposal mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pihak pemberi dana.

 

 

 

Standar Penilaian

 

1.      Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

2.      Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

a.       Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;

b.      Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;

c.       Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

d.      Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3.      Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

4.      Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.       Tingkat kepuasan masyarakat;

b.      Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;

c.       Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

d.      Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

e.       Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

5.      Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

 

 

Reviewer internal

 

1.      Reviewer internal terdiri dari 2 (dua) dosen yang dinilai ahli dalam bidangnya dan ditunjuk oleh pimpinan AKMI.

2.      Reviewer diberikan kesempatan tiga hari untuk membaca proposal yang diajukan dan pada jadwal yang ditentukan akan berdiskusi dengan para pengusul proposal.

3.      Keputusan hasil telaah para reviewer adalah keputusan final dan harus ditaati oleh para pengusul

 

 

Reviewer eksternal

 

1.      Reviewer eksternal dibutuhkan jika AKMI tidak memiliki dosen yang keahlian sesuai dengan proposal yang diajukan. Reviewer eksternal ditunjuk oleh Ketua.

2.      Reviewer eksternal dibutuhkan khusus untuk proposal pengabdian yang diajukan untuk kegiatan pengabdian yang didanai oleh pihak luar seperti P2M Dikti, Lemlitbang Dikti, atau Kementerian Ristek, dan lain sebagainya.

3.      Kegiatan Reviewer eksternal adalah berdiskusi dengan para pengusul proposal sebelum proposal dikirim ke pihak pemberi dana pengabdian.

4.      Hasil telaah reviewer eksternal untuk kegiatan pengabdian dengan dana eksternal hanya sebagai bahan pertimbangan. Ketua LPP boleh menentukan proposal tersebut layak atau tidak dikirim ke pihak pemberi dana dengan memperhatikan pertimbangan dari reviewer.

 

 

 

 

Penetapan Pemenang Hasil reviewer

 

1.      Proposal yang dinyatakan layak oleh tim reviewer dapat melanjutkan pengabdian dengan dana internal AKMI.

2.      Pengusul proposal harus melaksanakan rekomendasi dari Reviewer, selanjutnya didiskusikan kembali dengan reviewer, sebelum dinyatakan layak.

3.      Proposal yang dinyatakan tidak layak tidak dikembalikan kepada pengusul, tetapi menjadi dokumen LPPM AKMI.

 

 

 

 

Standar Pengelolaan

 

1.      Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2.      Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di AKMI dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

3.      LPPM wajib:

a.       Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;

b.      Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

c.       Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

d.      Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

e.       Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;

f.        Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

g.      Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;

h.      Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan

i.        Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

j.        Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

k.      Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;

l.        Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

m.    Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;

n.      Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;

o.      Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;

p.      Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;

q.      Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;

r.        Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

 

 

 

 

Kontrak dengan LPP

 

1.      Kontrak pengabdian ditandatangani oleh Ketuas LPPM sebagai pihak pertama dan ketua tim pengusul proposal sebagai pihak ke dua, dan Pembantu Ketua I sebagai pejabat yang mengetahui.

2.      Ketua tim pengusul wajib menandatangani kontrak pengabdian rangkap dua. Rangkap pertama diberi materai Rp. 6000,- yang akan ditandatangani oleh ketua tim pelaksana sebagai pihak kedua.

3.      Isi Kontrak pengabdian terdiri dari ketentuan tentang dana pengabdian, waktu pengabdian dan sebanyak ketentuan yang berkaitan dengan sanksisanksi keterlambatan atau tidak selesainya kegiatan pengabdian.

4.      Waktu pelaksanaan pengabdian minimal 4 bulan dan maksimal 8 bulan tergantung pada tingkat kompleksitas bidang yang diteliti.

5.      Besarnya dana yang diberikan kepada pelaksana kegiatan untuk tempat pengabdian di Cirebon dan luar Cirebon ditentukan oleh AKMI SBC

6.      Besarnya dana dapat melebihi ketentuan butir 5, tergantung pada tingkat kompleksitas kegiatan pengabdian, setelah mendapat persetujuan dari reviewer dan Ketua.

7.      Dana yang diberikan kepada pelaksana kegiatan pada tahap I adalah 60% dari total anggaran.

8.      Dana tahap II diberikan kepada pelaksana kegiatan setelah pelaksana kegiatan melaporkan hasil pengabdiannya dan dikenakan pajak dari komponen honor pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9.      Pencairan dana melalui bagian Keuangan setelah mendapat persetujuian oleh Ketua LPP dan oleh Pembantu Direktur

10.  Sanksi diberikan kepada pelaksana kegiatan yang melewati jadwal yang telah ditetapkan berupa pemotongan berdasarkan keterlambatan 0.5% x per hari maksimum 20% dari nilai kontrak dan sebaliknya bagi pelaksana kegiatan yang tidak melakukan pengabdian harus mengembalikan uang yang diterima pada tahap I

11.  Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap Program Diploma per tahun ditentukan  oleh AKMI.

12.  Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap Program Sarjana per tahun ditentukan oleh AKMI

13.  Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk Program Diploma dengan biaya luar negeri, Kemenristek dikti, dan institusi dalam negeri di luar Kemenristek dikti, serta AKMI, minimal adalah 2 kali jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS. (Satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai luar negeri setara dengan 4 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai AKMI, sedangkan 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai Kemenristek dikti dan institusi dalam negeri di luar Kemenristek dikti setara dengan 2 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh AKMI).

14.  Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk Program Sarjana dengan biaya luar negeri, Kemenristek dikti, dan institusi dalam negeri di luar Kemenristek dikti, serta AKMI, minimal adalah sejumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS. (Satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai luar negeri setara dengan 4 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai AKMI, sedangkan 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai Kemenristek dikti dan institusi dalam negeri di luar Depdiknas setara dengan 2 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh AKMI.)

15.  Taruna terlibat penuh dan diberi tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

 

 

3

 

Monitoring dan Tindak Lanjut

 

Monitoring dan evaluasi

 

1.      Monitoring dan Evaluasi Internal dilakukan dua bulan setelah pengabdian dilakukan.

2.      Setiap pengabdian wajib melakukan laporan kemajuan secara lisan atau tertulis kepada LPP AKMI  mengenai kemajuan pengabdian.

3.      Ketua LPP akan meminta bantuan pimpinan Jurusan, atau ketua pusat studi untuk membantu memonitor kegiatan pengabdian dosen.

4.      Jika dibutuhkan tim reviewer diundang kembali untuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan pengabdian. Bagi pelaksana kegiatan yang sudah melewati masa kontrak akan menerima surat peringatan

 

 

Seminar Hasil pengabdian

 

1.      Sebelum hasil pengabdian dilaporkan, tim pelaksana kegiatan wajib menyelenggarakan seminar untuk mendapatkan tanggapan dari peserta seminar.

2.      Peserta seminar terdiri dari dosen di jurusan, mahasiswa, reviewer, dan jika dibutuhkan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengabdian itu diikutsertakan.

3.      Tanggapan peserta seminar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat laporan

 

 

 

 

Laporan Hasil Pengabdian

 

1.        Laporan hasil kegiatan pengabdian dilakukan setelah hasil kegiatan pengabdian diseminarkan dan ditandatangani oleh Ketua LPPM dan Pembantu Direktur

2.        Setiap laporan hasil pengabdian disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil pengabdian.

3.        Komponen laporan kegiatan pengabdian terdiri dari: analisis situasi, permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan, tindak lanjut, kesimpulan.

4.        Teknis Pembuatan Laporan.

a.       Laporan hasil pengabdian dan artikel ilmiah dibuat minimal rangkap 5 (lima).

b.      Warna sampul warna hijau tua.

c.       Laporan keuangan berupa kuitansi dll, dibuat secara terpisah meskipun dalam lampiran sudah dicantumkan rekapitulasi pengeluaran keuangan.

d.      Laporan dilengkapi dengan satu keping CD yang berisi soft copy hasil kegiatan pengabdian dan artikel ilmiah.

5.        Seleksi secara teknis tentang kelayakan laporan hasil pengabdian dilakukan oleh LPP.

6.        Pelaksana kegiatan dapat mencairkan dana di bagian Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPP dan Pembantu Direktur.

 

 

 

 

Tindak Lanjut Pengabdian

 

1.       Laporan kegiatan pengabdian dijadikan dokumen pengabdian yang akan dijadikan sebagai bukti fisik untuk akreditasi program studi, dan berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.

2.       Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi pada berbagai jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal.

3.       Pihak AKMI memfasilitasi penerbitan buku dari hasil pengabdian yang akan dikoordinasikan dengan Pembantu Direktur.

 

 

 

 

Pelatihan Pengabdian

 

1.      Setiap tahun LPPM melakukan pelatihan pengabdian untuk dosen, dan Taruna..

2.      Dosen diberi kesempatan untuk mendapat pelatihan pengabdian yang diselenggarakan oleh instansi lain setelah mendapat persetujuan dari Pembantu Direktur.

3.      Pelatihan untuk dosen dilakukan pada bulan Januari sebelum dimulainya pembuatan proposal khususnya proposal yang akan didanai oleh Kemenristek Dikti, atau juga instansi lainnya.

4.      Dosen yang mengikuti pelatihan adalah dosen yang telah mempersiapkan rancangan pengabdian sebelum menjadi proposal.

5.      Tutor pelatihan adalah reviewer dari Kemenristek Dikti atau pakar lainnya yang dianggap mampu.

6.      Pelatihan untuk taruna, LPPM bekerjasama dengan Pembantu \ketua III yang dilakukan khusus untuk keikutsertaan dalam program PKM, Pimnas, dan program-program Ketarunaan.

7.      Peserta pelatihan kegiatan pengabdian taruna terdiri dari kelompok taruna yang mempunyai rancangan pengabdian sebelum dibuat menjadi proposal pengabdian.

 

 

4

 

Retensi dan sanksi

 

Kemudahan, sanksi dan pengaduan

 

1.      LPP berkewajiban memberikan informasi kepada semua dosen tentang berbagai informasi kegiatan pengabdian.

2.      Bagi Pelaksana kegiatan yang melakukan pengabdian dan berhasil dengan baik dapat mengajukan hasil pengabdiannya untuk diterbitkan dalam bentuk buku.

3.      Pada setiap acara Dies Natalis AKMI hasil pengabdian yang dinilai berprestasi baik diberi kesempatan untuk menjadi nara sumber dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh panitia.

4.      Pelaksana kegiatan dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, studio, kebun percobaan, prasarana, dan sarana lainnya untuk kepentingan pengabdian.

5.      Karena alasan tertentu pelaksana kegiatan dapat mengajukan penundaan pelaporan pengabdian yang disetujui oleh kepala LPPM.

6.      Pengabdian yang terlambat melaporkan hasil pengabdian dikenai sanksi seperti yang tercantum dalam kontrak pengabdian.

7.      Jika dalam hal tertentu peneliti/dosen beranggapan bahwa pelayanan kegiatanpengabdian baik secara prosedur teknis, atau secara akademik, tidak memuaskan atau kurang memuaskan, dapat melaporkan kepada Direktur AKMI SBC.